Untuk PNS-Guru, Kepala Sekolah, dan TU, berkas fotocopy data PUPNS bisa dikumpulkan pada Pak Muhammad, Pak Widodo, dan Pak Sofyan di Kantor Disdik Kab Bulungan

Sabtu, 02 Januari 2016

UPA, BAP DAN BAN S/M

UPA-SM
Adalah Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kabupaten. Setiap kabupaten terdapat UPA-SM dengan susunan keanggotaannya adalah Ketua sebagai koordinator pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah atau madrasah, dibantu oleh sekretaris, bendahara dan anggota, disamping para asesor yang melakukan tugas visitasi ke sekolah-sekolah yang sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan pernah meluluskan siswa kelas akhir.
Untuk memperoleh data sekolah dan madrasah diperlukan kerjasama UPA-SM dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hasil kerja sama tersebut adalah diperolehnya data sekolah sekolah dan madrasah madrasah di Kabupaten. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan penetapan UPA-SM maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan dibebankan pada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
BAP-SM
Adalah Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan akreditasi di kabupaten kabupaten. BAP-SM berkedudukan di propinsi. Tiap propinsi terdapat BAP-SM demikian pula tiap-tiap kabupaten terdapat UPA-SM. BAP-SM bekerja sama dengan BAN-SM menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan asesor di wilayah tugasnya.
BAN-SM
Adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan akreditasi seluruh BAP-SM di Indonesia. BAN-SM menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tiap-tiap propinsi dan meluluskan asesor asesor yang jujur, terampil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas visitasi. Hanya BAN-SM yang berhak mengeluarkan sertifikat akreditasi sekolah madrasah di Indonesia. (Sugeng).

Rabu, 23 Desember 2015

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah dasar pelaksanaan pengelolaan pendidikan (UU no. 20 Tahun 2003). Daerah wajib memberikan pelayanan minimal pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 65 Tahun 2005 pasal 1 menegaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Untuk menjalankan SPM diperlukan survey lapangan yang pada rangkaian kegiatannya melibatkan pengawas sekolah sebagai verifikator isian data keadaan yang sebenarnya dari sekolah (Bab VII, D.4, Permendikbud no. 23 Tahun 2013). Kebenaran isian data keadaan sekolah adalah tanggung jawab Kepala Sekolah. Survey pencapaian SPM dilakukan oleh Dinas Pendidikan tiap tahun agar diketahui jenis-jenis pelayanan apa yang sudah dan belum mencapai SPM.
Jenis-jenis Pelayanan meliputi : (1) Sarana dan Prasarana, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, (4) Penjaminan Mutu Pendidikan, (5) Penilaian, (6) Manajemen Sekolah.
Pasal 6, Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2015 memprioritaskan 15 Sekolah Dasar yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu:
1. SD Negeri 002 Peso
2. SD Negeri 009 Peso
3. SD Negeri 011 Peso
4. SD Negeri 002 Peso Hilir
5. SD Negeri 003 Peso Hilir
6. SD Negeri 004 Peso Hilir
7. SD Negeri 002 Tanjung Palas Barat
8. SD Negeri 003 Tanjung Palas Barat
9. SD Negeri 004 Tanjung Palas Barat
10. SD Negeri 002 Tanjung Palas Timur
11. SD Negeri 008 Tanjung Palas Timur
12. SD Negeri 010 Tanjung Palas Timur
13. SD Negeri 006 Sekatak
14. SD Negeri 007 Sekatak
15. SD Negeri 011 Sekatak
Hal-hal tersebut di atas adalah merupakan gambaran singkat tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulungan.

Referensi:
1). UU no. 20 Tahun 2003
2). PP no. 65 Tahun 2005
3). Permendikbud no. 23 Tahun 2013
4). Perbub no. 11 Tahun 2015

Senin, 19 Oktober 2015

SEKOLAH DILIBURKAN 3 HARI

Dengan Surat Edaran yang dikirim dari Kepala Dinas Kabupaten Bulungan pada Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bulungan maka sekolah-sekolah dapat meliburkan siswa siswinya selama tiga hari berturut-turut yaitu mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.

Jumat, 07 Agustus 2015

SOSIALISASI PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 banyak Kepala Sekolah yang hadir di Aula SMA Negeri 1 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti.
Bapak Drs. Suparmin Seto atas nama Kepala Dinas berkenan membuka dan menutup acara kegiatan sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti.
Para Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru PKn yang hadir mengikuti dengan seksama pelaksanaan sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti.
Pembiasaan yang belum dan akan diterapkan di sekolah-sekolah adalah : menyanyikan lagu Indonesia Raya atau satu lagu wajib nasional sebelum mulai pelajaran, dan menyanyikan satu lagu daerah (dari seluruh nusantara) sesudah mengakiri pembelajaran, pertemuan periodik wali kelas dengan orang tua siswa untuk menjelaskan visi, misi dan aturan sekolah serta tahapan belajar.
Semoga terpenuhi harapan kita bersama untuk melaksanakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Amien.